Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan nasional. Sebagai organisasi profesi yang menaungi jutaan guru di seluruh Indonesia, PGRI tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga aktif melakukan advokasi kebijakan pendidikan. Advokasi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah selaras dengan kebutuhan guru, siswa, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

---

1. Menjadi Suara Guru dalam Penyusunan Kebijakan

PGRI berperan sebagai jembatan antara guru dan pembuat kebijakan. Dengan menjaring aspirasi dari berbagai daerah, PGRI mampu:

• Menyampaikan masukan mengenai kurikulum, standar pendidikan, dan kesejahteraan guru

• Mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan di lapangan

• Memberikan rekomendasi berbasis pengalaman guru untuk kebijakan yang lebih aplikatif

Suara guru yang disalurkan melalui PGRI membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

---

2. Mengadakan Forum Dialog dan Konsultasi Publik

PGRI rutin mengadakan forum diskusi, seminar, dan konsultasi publik yang melibatkan guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan. Forum ini berfungsi untuk:

• Membahas isu strategis pendidikan nasional

• Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti

• Memperkuat kapasitas guru dalam memahami regulasi dan hak-hak mereka

Dialog terbuka ini memperkuat posisi PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pendidikan.

---

3. Penguatan Kapasitas Advokasi di Tingkat Daerah

PGRI mendorong pengurus daerah untuk aktif melakukan advokasi kebijakan pendidikan lokal. Langkah-langkahnya meliputi:

• Identifikasi kebutuhan guru di masing-masing wilayah

• Pendampingan kepala sekolah dan guru dalam penyusunan kebijakan sekolah

• Advokasi terhadap anggaran pendidikan yang berpihak pada guru dan siswa

Dengan optimalisasi advokasi di tingkat daerah, kebijakan pendidikan menjadi lebih merata dan sesuai kebutuhan lokal.

---

4. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan

PGRI menjalin kerjasama strategis dengan Kemendikbudristek, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi pendidikan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk:

• Menyelaraskan kebijakan nasional dan implementasi di lapangan

• Mendukung pelatihan dan program peningkatan mutu guru

• Mengawal pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif dan berkelanjutan

Sinergi ini memastikan advokasi PGRI berdampak nyata pada kualitas pendidikan nasional.

---

5. Advokasi untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

Bagian penting dari advokasi PGRI adalah memastikan kesejahteraan dan perlindungan guru, antara lain:

• Memperjuangkan tunjangan, insentif, dan pengakuan profesional

• Memberikan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi permasalahan di sekolah

• Menyuarakan kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan profesional

Kebijakan yang berpihak pada guru akan meningkatkan motivasi mengajar dan kualitas pembelajaran.

---

6. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

PGRI tidak hanya mengusulkan kebijakan, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan, seperti:

• Menilai efektivitas program pemerintah di sekolah

• Mengumpulkan data dan feedback guru

• Menyusun laporan evaluasi untuk rekomendasi perbaikan

Proses ini membantu memastikan kebijakan yang diterapkan relevan, aplikatif, dan berkelanjutan.